Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gelar Bimtek Penggunaan Aplikasi SIKS-NG

Solok, (InfoPublikSolok) – Dalam rangka Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial Kota Solok menyelenggarakan bimbingan teknis bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), Kamis (14/7) bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Solok.

Bimtek ini diikuti oleh operator yang ada di setiap kelurahan dengan pihak yang terlibat di antaranya Dinas Sosial Kota Solok, Supervisor dan Operator SIKS-NG serta Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Kepala Dinsos Kota Solok, Zulfadli mengatakan, kegiatan ini digelar untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial. Bimtek juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih dan membekali Operator agar dapat menggunakan Aplikasi SIKS-NG dengan terampil dan bisa melakukan verifikasi dan validasi sesuai peraturan yang sudah ditentukan sehingga data kemiskinan bisa terverifikasi dengan baik, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Zulfadli.

Narasumber Bimtek berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, Reni Gita Riski. Pada materinya Reni menyampaikan perihal DTKS yang didalamnya terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Kedua mengenai alur pelayanan SLRT, tugas dan tanggung jawab Fasilitator, ketiga Aplikasi online SIKS NG yang di dalamnya terdapat aktivitas pengelolaan data yaitu usulan DTKS/Bansos, Penerima Bantuan Iuran (PBI), ketidaklayakan Bansos, usulan warga, dan perbaikan data anomali.

Kesimpulan dari materi bimtek bahwa pemutakhiran data tidak akan pernah berhenti, koordinasi yang optimal antar OPD sangat dibutuhkan sekaligus meningkatnya pemanfaatan DTKS di kabupaten dan kota. (ra)

Sumber : Infopublik Solok